Peserta mini lokakarya tentang restrukturisasi ULD dan Sistem Penanggulangan bencana. Kupang (6/6/2024)
Kupang, JIpeknews
Penyandang disabilitas sesuai kemampuannya memiliki hak yang sama dalam memahami dan mengantisipasi dampak bencana baik pencegahan maupun penanggulangannya. Karena itu badan penanggulangan bencana daerah bersama dengan siaga menggelar lokakarya mini restrukturisasi Unit Layanan Disbailitas dan sistem penanggulangan bencana pada Kamis ( 6 /6/ 2024.
Kegiatan lokakarya mini dihadiri oleh beberapa organisasi penyandang disbalitas di Kota Kupang antara lain DPD HWDI ( Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ) , Yayasan Gepsan, Permata, Pertuni, Kelompok Tuli Kupang (KTK). Kegiatan yang difasilitas oleh pemerintah Porvinsi Nusa Tenggara Timur, Siap Siaga dan BNPB.
Ibu Olivia Fangggidae pada saat pemaparan awalnya mengatakan membutuhkan tindakan khusus bersama untuk memastikan bahwa teman-teman penyandang disabilitas terlibat dalam berbagai perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi atau nasional. Praktek mengabaikan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan jangan lagi terulang pada penanggungan bencana. Pada penanggulangan bencana seyogaynya dapat melibatkan penyandang disabiltas yang bersifat inklusi. “Kalau teman-teman penyandang disabilitas terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan jangan lagi dipraktekan dalam urusan penanggulangan resiko bencana,” ujarnya sembari menambahkan salah satu bentuk tindakan khusus atau afirmasi adalah dengan adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang ditempatkan di BPBD sebagai lembaga pemerintah yang paling bertanggunggjawab.
Ketua APDis NTT, Desy Kana
Diakuinya ULD di NTT sudah memiliki gagasan dan berbagai instrumen tetapi belum maksimal . Setelah dicermati tentang macetnya ULD NTT ditemukan bahwa personil yang menjadi pengurus belum memahami apa dan bagaimana berperan dalam menjalankan Unit Layanan Disabilitas tersebut.
Hal senada dikemukakan ketua Aliansi Penyandang Disabilitas (Apdis) , Desy Kana. Desy juga mengakui struktur cukup banyak tetapi yang aktif hanya sedikit. Yang lebih parah menurut Desy adalah pengurus tidak memahami apa yang harus dikerjakan. Desy menambahkan pemahaman tentang isu bencana dari teman-teman pengurus ULD juga masih minim. “BPBD juga tidak paham tentang keberadaan kita di ULD,” tandasnya.
Desy menawarkan bahwa ULD yang akan dibentuk dikemudian hari harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan terutama dalam penanggulangan bencana. Saling membagi tentang program-program bermanfaat untuk saling meneguhkan satu sama lain untuk memiliki pemahaman yang sama tentang eksistensi disablitas. Penting juga menurut Desy bahwa struktur harus realitistis agar efektif. “Kita kembali kepada hati kita masing-masing ,” ajaknya.
Pada akhir kegiatan lokakarya mini dibentuk sturuktu baru ULD yang terdiri dari perwakilan beberapa organisasi penyandangan disabilitas di Kota Kupang antara lain Persani, HWDi, GEPsan, permata, Pertuni dan KTK. Pada jangka pendek pengurusLD akan bertemu dengan kepala pelaksana BPBD NTT untuk melaporkan hasil kegiatan serta menyampaikan program kerja pengurus yang baru periode 2024-2027. Jipek/ Philipus
No Responses