DOB Amfoang Terwujud  Era Paket Merakyat

Kupang, Jipeknews.com

Paket Merakyat yakin  era kepemimpinannya  periode 2024-2029 akan mewujudkan pembentukan Kabupaten Amfoang karena mengalami dan merasakan langsung keinginan masyarakat Amfoang.  Paket lain yang mendendangkan   terwujudnya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Amfoang  saat berkampanye hanya berbicara tetapi tidak mengatakan apa-apa.

Paket merakyat mengusung calon Bupati Melkisedek Elisaer Buraen dan Calon Wakil Bupati Robert Gordon Manoh atau sering dikenal dengan sebutan Roby Manoh. Pasangan ini diusung oleh partai non seat antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS),   Partai Ummat  , Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) , Partai Buruh  dan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) . Sosok Roby Manoh adalah raja Amfoang yang dikukuhkan oleh masyarakat Amfoang pada 27 September 2001.

Roby Manoh yang ditemui Jipeknews.com dikediamannya Selasa (5/11/2024) mengisahkan perjalanan proses pendaftaran untuk menjadi salah satu kandidat dalam pemilukada Kabupaten Kupang 2024. Berbagai  isu miring dan upaya pencekalan dirinya untuk menjadi calon wakil bupati berduet dengan Melkisedek Buraen dialaminya pada saat proses pendaftaran.

“Ada isu yang beredar bahwa saya diopname dan menggunakan kursi roda, ada pula upaya penahahan surat keterangan kelakuan baik sebagai syarat kelengkapan berkas pendaftaran,” ujar Manoh   bernostalgia seraya menambahkan ada yang lain harus mengenakan sarung Amfoang walaupun bukan asli Amfoang.

Ada rasa penyesalan dengan upaya-upaya pihak tertentu menyebarkan berita bohong karena tidak mencerminkan budaya ketimuran yang menjunjung tinggi kejujuran. Pasangan nomor urut 5 ini yakin bahwa kemenangan berpihak pada orang yang ditindas dan dizolimi karena memiliki ketulusan  untuk membangun Kabupaten Kupang lebih baik .

Berkisah tentang wacana pembentukan DOB Amfoang, Manoh mengaku dirinya diangkat oleh masyarakat Amfoang menjadi raja. Karena adanya legitimasi dari masyarakat tentang pemangku adat maka Pemerintah Republik Indonesia mengundang raja Amfoang sebagai salah satu tokoh yang menandatangani   batas negara Indonesia  dengan Timor Leste. Saat penandatanganan tapal batas tersebut, Raja Amfoang ini menuntut  syarat   kepada pemerintah pusat sebelum dia membubuhkan tandatangan.

“Sebelum  tandatangan saya minta kepada   pemerintah pusat agar Amfoang dimekarkan menjadi Kabupaten Amfoang atau Daerah Istmewa,” kata Manoh mantan anggota DPRD Kabupaten Kupang ini.

Syarat tersebut lanjutnya dikabulkan oleh pemerintah pusat   dengan menurunkan tim penelitian untuk daerah otonom baru. Sebagai seorang pemangku adat Amfoang saya mempersiapkan lahan seluas 100 hektar untuk membangun kantor pemerintah. Kisah sekilas ini katanya hendak mengatakan bahwa mewujudkan wacana pembentukan daerah otonomi baru Amfoang sebagai bahan kampanye sesungguhnya   salah satu ciri “bunglon” karena mereka sendiri juga yang menunda-nunda terwujudnya wacana tersebut.

“Paket merakyat  terlibat secara penuh dalam rencana pembentukan daerah otornom baru Amfoang. Yang lain berjanji saja sementara saat mereka berkuasa tidak memiliki kemauan politik,” kata Manoh ayah dari 3 anak ini.

Paket MERAKYAT lanjut Manoh tidak menyelenggarakan kampanye akbar seperti paket lain.  Saat blusukan dari rumah ke rumah katanya dapat merasakan kebutuhan masyaakat Kabupaten Kupang. Sekilas dia katakan bahwa program kerja setiap kandidat hampir sama namun  impelemntasi   banyak ketimpangan.Dia mencontohkan soal distribusi pupuk yang tidak merata, irigasi yang tidak memadai dan infrastruktur yang tidak mendukung pemasaran produk pertanian.

“Ada anggota kelompok yang tidak memiliki lahan tetapi dapat pupuk sebaliknya ada anggota kelompok tani yang memiliki lahan tidak dapat pupuk,”urai Manoh.

Lebih  sadis lagi kata Manoh PAD Kabupaten Kupang mengalami penurunan selama 5 tahun yang lalu.  Saat kepemimpinan Ayub Titu Eki katanya PAD mencapai Rp. 128 milyar tetapi beberapa tahun belakangan hanya mencapai Rp. 60 milyar. Dia menilai penanganan potensi yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kupang belum   optimal.

“Dimana    retribusi  dari galian C dan retribusi lainnya, tapi herannya koq turun bukannya meningkat  lalu dari dana untuk tunjangan ASN dan kegiatan pembangunan lainnya,” pinta Manoh  Jpeknews/ Philipus (HP.082144036139).